Lifestyle

Mengulas PP Royalti Musik Dan Problema Kebutuhan Musisi Indonesia

Pada 30 Maret 2021 lalu, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sebagai amanat Pasal 35 ayat (3) dari UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Secara singkat, PP ini memberikan jaminan keadilan bagi semua musisi untuk mendapatkan hak pembayaran royalti dari karya lagu yang diputar di fasilitas layanan publik komersial, seperti konser musik, kafe, restoran, karaoke, hotel, televisi serta radio. 

Tidak hanya itu, namun ketentuan cover lagu di ruang luring dan daring pun juga turut diatur dalam PP ini. Bagi individu yang menyanyikan ulang (cover) lagu yang telah didaftarkan dan memiliki hak cipta, maka ia wajib membayar royalti jika mendapatkan pendapatan iklan dari unggahannya di layanan digital. 

Hal tersebut juga berlaku jika individu atau kelompok menyanyikan ulang lagu yang terdaftar hak cipta pada pertunjukan umum. Mereka wajib membayar royalti jika mendapatkan keuntungan dari penampilannya. 

Untuk mengatur penarikan serta pembagian royalti kepada seluruh musisi Indonesia, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) akan bertanggungjawab dalam mengelola besaran, tata cara, dan pendistribusian royalti terkait. 

Meskipun PP ini merupakan suatu langkah progresif yang dapat memajukan ekosistem musik Indonesia, namun tak dapat dipungkiri bahwa PP ini diresmikan sangat terlambat. Seharusnya, PP ini sudah disahkan paling lambat dua tahun setelah UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diterapkan. Nyatanya, PP ini justru baru datang tujuh tahun kemudian.

Walaupun belum ada sosialisasi dan interpretasi mendalam lantaran PP baru saja disahkan, namun ada beberapa potensi celah dari PP yang rasanya perlu dipetakan secara lebih lanjut. 

Menanti Kewajiban Royalti dari Layanan Streaming Digital

Dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, dikemukakan bahwa kewajiban royalti berasal dari pertunjukan musik karya orang lain, pemutaran rekaman lagu, serta rekaman musik dari internet. 

Lantas, bagaimana dengan royalti dari layanan streaming digital, seperti Spotify dan YouTube? 

Menurut Hafez Gumay selaku Manajer Advokasi Koalisi Seni, dalam PP tersebut masih belum tersorot ketentuan mengenai kewajiban royalti dari layanan streaming digital yang diatur. Faktanya, keberadaan layanan streaming digital seperti Spotify, YouTube, atau iTunes sendiri masih dipandang abu-abu bagi pemerintah Indonesia. 

Oleh karena itu, hal ini membutuhkan perhatian pemerintah tersendiri untuk mewajibkan perusahaan multinasional untuk turut serta membayar royalti secara wajib kepada para musisi Indonesia. Keputusan pemerintah terkait hal ini pun masih cukup samar-samar karena belum ada pengumuman lebih lanjut dari Kemenkumham terkait Peraturan Menteri baru yang menyasar ke layanan streaming digital. 

Isu ini tentunya merupakan celah yang seharusnya bisa dibenahi oleh pemerintah. Nyatanya, model bisnis dari layanan streaming digital sendiri dinilai sudah cukup bermasalah. Tidak ada tarif per stream yang tetap karena faktornya bervariasi dari lokasi geografis, jumlah orang yang mendengarkan, dan lain-lain. Selain itu, nantinya keuntungan ini pun akan terpotong pajak dan baru didistribusikan kepada penulis lagu, produser, penerbit lagu, hingga agregat. Oleh karena itu, penghargaan yang didapatkan musisi pun bisa dibilang kurang layak atau sebanding dengan karya yang dihasilkan. 

Kurangnya Transparansi Basis Data Musik 

Hafez mengemukakan bahwa tantangan terbesar penegakan hak cipta di sektor musik adalah ketiadaan basis data acuan pemungutan serta penyaluran royalti. Indonesia sendiri masih belum memiliki sistem yang terbuka untuk dapat mendeteksi dan menghitung penggunaan musik secara komersial. 

Kurangnya transparansi data dapat berdampak pada ketidakadilan pembayaran serta penarikan royalti pada seluruh musisi Indonesia. Tanpa adanya ketersediaan data musik yang mumpuni, ini bisa menjadi lubang besar yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu agar lolos dari kewajibannya membayar royalti. Alhasil, tanpa penerapan teknis yang sesuai, ditakutkan PP yang baru disahkan ini justru hanya menjadi sekedar peraturan tertulis yang terbuang sia-sia.

Untungnya, LMKN kini membangun Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) yang bertugas untuk mencatat seluruh penggunaan lagu dan musik secara komersial di Indonesia. Melalui catatan tersebut, akan ditentukan penyaluran royalti kepada pencipta lagu berdasarkan jumlah pemakaian lagu dengan bukti perhitungan yang transparan. 

Semoga saja PP ini bisa menjadi sebuah langkah besar yang pada akhirnya dapat memberikan apresiasi yang layak kepada seluruh musisi Indonesia. Melalui kehadiran PP ini, diharapkan ekosistem musik Indonesia bisa berjalan dengan lebih progresif, terbuka, dan adil.